Cicak-cicak di dinding

Diam-diam merayap

Datang  seekor Buaya, haphhh..lalu di telan.. =))

Sepenggal lagu yg sengaja d’Camz® plesetkan untuk mengisahkan seekor cicak  (KPK) melawan buaya (POLRI), yg kini masih hangat di bicarakan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia, entah pakar politik, tokoh nasional, orang awam hukum seperti saya bahkan presiden sekalipun akhirnya harus turun tangan.  Ketika buaya mamandang cicak hanyalah binatang kecil yg di didik oleh buaya dalam hal  kaitannya dengan aktifitas membongkar suatu kejahatan (KKN), ternyata tidak bisa di pandang sebelah mata.  Ketika mereka (Buaya) merasa besar di hadapan Cicak, ironisnya kini sang Cicak tumbuh semakin besar karena dukungan publik yg mengharapkan transparansi dan azaz keadilan dalam hal penegakkan hukum di negri ini.  Setelah rekaman “dugaan” upaya kriminalisasi terhadap KPK yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) makin menunjukkan potret penegakan hukum di Indonesia masih sangat-sangat-sangat buram.   Penegakan hukum di negeri yang berlandaskan hukum ini pun sangat terancam.  Bisa jadi kasus² yg melibatkan mafia peradilan juga banyak yg tidak di ketahui oleh kita, kebetulan mungkin hanya kasus ini yg terkuak, dan akhirnya membawa dagelan ini cukup menyita perhatian publik. Mafia-mafia peradilan yang selama ini didengungkan oleh para penggiat antikorupsi ini ternyata bukanlah isapan jempol belaka, bila harus kita tengok ke belakang salah satu contoh adanya mafia peradilan yg pernah terjadi adalah kasus Jaksa Urip Tri gunawan dengan Arthalita Suryani, dan tragisnya salah satu nama oknum kejaksaan yg di sebutkan dalam rekaman Anggodo juga tercatat pernah terlibat dalam kasus Tri-Athalita.. Mengherankan.. orang yg memiliki catatan buruk masih menjadi pejabat penegak hukum negeri kita tercinta…??????!!!!!!!!!!

Kita mungkin merasa pesimis penegakkan hukum di negeri ini dapat terlepas dari bayang² mafia peradilan yg selama ini mungkin selalu ada, namu harapan itu akan selalu ada jikalau setiap penyelesaian kasus haruslah dilakukan dengan transparan dan fair, terlebih bila kasus ini melibatkan orang yg berduit, pejabat/tokoh politik dan pejabat hukum itu sendiri. Ini penting untuk kembali dilakukan oleh para penegak hukum agar kemungkinan-kemungkinan kecil untuk terjadinya penyelewengan hukum bisa dihindari dan masyarakat/publik dapat mengontrol ada tidaknya sebuah unsur penyelewengan hukum tersebut.  Tidak dapat di pungkiri ketika masyarakat awam melihat kasus seperti ini dapat menyimpulkan adanya dugaan kriminalisasi pimpinan KPK, karena pandangan/analisa masyarakat awam menggunakan Logika serta bukti rekaman yg telah di ungkapkan di depan publik.  Dan ketika semuanya terkuak tidak ada dasar / alasan untuk tidak menangkap nama² yg terlibat dalam rekaman itu… *saya nggak mengintervensi lhoooo..hahahahah* )

Hmmmm…. Apapun dalihnya dan apapun pembelaannya masyarakat luas sudah dapat mereka-reka siapa yg salah dan siapa yg benar.  Kita mungkin setuju bahwa aturan ini yg membuat adalah mereka , tragisnya mereka sendirilah yg membuat aturan ini menjadi rusak.  Masyarakat akan semakin di bodohi oleh orang² pinter yg keblinger, apa jadinya ketika hukum dapat di manipulasi oleh mereka yg merasa dirinya bersih, pintar dan berkuasa namun ternyata adalah seorang yg MUNAFIK sejati..? Na’udzubillah mindzalik…

Sebenarnya Kapolri BHD sudah meminta maaf dan berharapa kepada media untuk tidak lagi menggunakan istilah Buaya (Polisi) Vs Cicak (KPK), tapi yg menjadi pertanyaan adalah mengapa di zaman reformasi yg katanya demokrasi masih ada pengekangan pers dan berpendapat…??? Semua masyarakat Indonesia pun tau istilah Cicak Vs Buaya adalah karya dari Anggota buaya itu sendiri… =)) sungguh lucu… hahahaha.. Yuphhh mudah²an adanya dengan kasus ini meberikan hikmah kepada semua unsur  penegak hukum untuk tidak memanipulasi aturan  yg sifatnya mengaburkan semua fakta serta mencari keuntungan pribadi.  Kebusukan selalu akan terbongkar, dan masyarakat berhak tau jalannya penegakkan hukum yg seadil-adilnya… insyaAllah amin…

[ad#co-1]